Viral Pencopotan Konwil KPPG Surabaya Dianggap Diskriminasi, Mentan Ungkap Kronologinya

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap kronologi pencopotan Koordinator Wilayah Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Surabaya Tiara Devi yang belakangan viral di media sosial. Dia menegaskan keputusan tersebut tidak berkaitan dengan diskriminasi terhadap perempuan.

"Ada yang pelintir dan menginginkan supaya itu menyebar ke mana-mana, ke seluruh nusantara," katanya saat dijumpai di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis, (13/8/2026).

Amran mengatakan, persoalan tersebut bermula dari aksi demonstrasi peternak ayam dari berbagai daerah di Indonesia. Saat itu, pemerintah tengah berupaya mencari penyebab turunnya harga telur yang dikeluhkan para peternak.

Menurutnya, aksi tersebut perlu segera ditangani mengingat jumlah peternak yang terlibat cukup besar. Pemerintah kemudian menggelar pertemuan di Surabaya dengan mengundang para peternak, pengusaha, hingga pelaku usaha besar.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah kemudian mengecek penyebab turunnya harga telur di Surabaya. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah belum optimalnya penyerapan telur peternak oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kita cek dimana masalahnya. Nah di Surabaya, kenapa harga turun, salah satu penyebabnya adalah SPPG ini tidak membeli telur dari peternak dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah," tutur Amran.

Dia menyebut tidak ada SPPG di Surabaya yang membeli telur dari peternak sesuai harga yang telah ditentukan pemerintah. Karena itu, pihaknya kemudian meminta penjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab mengoordinasikan KPPG di wilayah tersebut.

"Seluruh, satu pun tidak ada yang membeli di Surabaya. Nah, wajib kami tanya, siapa koordinatornya?" katanya.

Dari hasil koordinasi tersebut, Tiara Devi yang menjabat sebagai Koordinator Wilayah KPPG Surabaya kemudian ditunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab. Amran mengatakan keputusan pemberhentian tersebut pada awalnya merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Ditunjuklah. Kami kan tidak kenal, tapi yang menentukan dia berhentikan adalah BGN, kepala BGN. Nah mereka, Pak Menteri, kita berhentikan. Oh ya, kami setuju," ujar Amran.