Untuk memudahkan pengawasan teknis saat pengisian di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), pemerintah memilih pendekatan berbasis spesifikasi dan jenis kendaraan ketimbang verifikasi identitas personal maupun mencermati kelompok ekonomi kelas menengah yang rentan miskin.
Kapasitas mesin dan tipe mobil dinilai menjadi parameter fisik untuk menggambarkan tingkat kemampuan ekonomi pemiliknya.
"Pembatasan subsidi ini berbasis dari jenis kendaraannya, karena tipe kendaraan itu mencerminkan kelompok desil masyarakat. Nanti skema ini akan kita matangkan lagi," jelas Airlangga.
Pemerintah saat ini masih menunggu hasil pemutakhiran data sensus ekonomi BPS sekaligus mematangkan sistem digitalisasi pencatatan di SPBU sebelum kebijakan pembatasan Pertalite diberlakukan secara bertahap.
(Dani Jumadil Akhir)