Penanganan Satwa saat Karhutla Didorong ke Pusat, Ini Alasannya

JAKARTA - Penanganan satwa ketika terjadi bencana besar seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dinilai perlu memiliki komando yang lebih jelas dari pemerintah pusat. 

Guru Besar Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai luasnya dampak karhutla membuat perlindungan satwa tidak dapat hanya bergantung pada kemampuan masing-masing pemerintah daerah.

Pemerintah pusat, kata dia, perlu memiliki mekanisme penyelamatan, termasuk kemampuan memindahkan satwa menuju lokasi yang lebih aman ketika habitatnya terancam. Menurutnya, mekanisme khusus dalam kondisi force majeure masih perlu diperkuat.

“Soal satwa pada umumnya memang ada, tapi yang namanya bencana atau karhutla kan tidak direncanakan, jadi harus dihadapi dengan serius kondisi force majeure ini, perlu diperkuat dan belum ada,” ujarnya dalam keterangannya, Jakarta, Senin (14//9/2026).

Trubus mengatakan kebutuhan tersebut juga tidak hanya relevan untuk menghadapi kebakaran hutan. Berbagai bencana dan perubahan kondisi lingkungan dapat menempatkan satwa dalam posisi yang sama-sama rentan.

“Yang namanya bencana tidak hanya karhutla, misal isu lingkungan atau perubahan iklim di darat laut udara, gunung meletus, intinya hewan dan satwa itu harus lebih dahulu ditangani dan diselamatkan,” katanya.