Nama-Nama Ajaib Muncul di Mutasi Kemenkeu Era Purbaya, Ini Kata Suahasil dan Dirjen Pajak

Anggie Ariesta, Jurnalis
Sabtu 19 September 2026 10:47 WIB
Menteri Keuangan Suahasil Nazara masih enggan memberikan banyak komentar mengenai kelanjutan status rotasi pejabat. (Foto: Okezone.com/IMG)
Share :

JAKARTA — Gelombang mutasi ratusan pejabat Kementerian Keuangan yang dilakukan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuai polemik internal. Munculnya sejumlah “nama-nama ajaib” dalam daftar pegawai yang dirotasi memicu protes dari sejumlah pimpinan unit utama.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara masih enggan memberikan banyak komentar mengenai kelanjutan status rotasi pejabat tersebut. Ia mengisyaratkan bahwa opsi pembatalan mutasi masih dalam pembahasan internal.

“Nanti aja. Kalau sudah jadi,” kata Suahasil seusai konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Terpisah, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto juga enggan membeberkan identitas pihak-pihak yang dimaksud.

“Nama ajaib? Ajaib, ajaib, ajaib,” kata Bimo saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa melakukan perombakan posisi secara besar-besaran yang melibatkan ratusan pegawai dari jenjang eselon II hingga eselon IV pada Kamis (10/9/2026).

Bimo mengungkapkan bahwa daftar nama pejabat yang telah dilantik, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, akan ditinjau dan dievaluasi kembali dari aspek kapabilitas dan kelayakannya. Jika terbukti tidak memenuhi kualifikasi, penetapan tersebut berpotensi dibatalkan.

Bimo bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama telah mengusulkan kepada Menkeu Suahasil Nazara agar keputusan mutasi pada era Purbaya dibatalkan demi menjaga kondusivitas organisasi. Usulan tersebut diajukan karena proses rotasi dinilai tidak melalui mekanisme baku talent management.

“Itu kan usulan kita, rotasi. Cuma memang ada beberapa yang nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment, talent management. Kemudian, itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan,” ungkap Bimo.

Bimo menilai pengangkatan pegawai tanpa melalui jalur resmi dapat memicu kegaduhan dan menurunkan moral pegawai yang telah mengikuti tahapan seleksi secara prosedural.

“Karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang sudah ikut susah payah, ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management,” sambungnya.

Saat ini, Kementerian Keuangan masih melakukan pembahasan untuk menentukan status hukum dan administratif para pegawai yang telah dilantik pada pekan sebelumnya.

“Soal pelantikan pegawai minggu lalu itu rotasi biasa. Ini sedang kita rapatin,” imbuhnya.

(Feby Novalius)

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita Finance lainnya