JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pembentukan badan baru yang akan menangani sektor hulu minyak dan gas bumi (migas).
Badan Usaha Khusus (BUK) tersebut nantinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menggantikan keberadaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Bahlil mengatakan pembentukan lembaga tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor hulu migas, terutama dalam meningkatkan produksi (lifting) serta memberikan kepastian berusaha bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
"BUK ini sebagai instrumen penting dalam rangka meningkatkan lifting dan kepastian berusaha, serta tidak berbelit-belit bagi pengurus perusahaan di hulu migas KKKS dalam mendapatkan izin," ujarnya usai acara Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-81 di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Bahlil menyebut lembaga tersebut nantinya memiliki posisi yang lebih kuat karena bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Menteri teknis yang ditunjuk Presiden akan melakukan koordinasi terkait hal-hal teknis sesuai arahan Presiden.
"Lembaga ini akan langsung berada dan bertanggung jawab kepada Bapak Presiden, ya, supaya lebih kuat," lanjut Bahlil.
Pembentukan BUK yang menangani sektor hulu migas ini nantinya diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas. Namun, saat ini Kementerian ESDM masih merampungkan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) regulasi baru tersebut.