Transaksi Kripto di RI Tembus Rp171 Triliun, Literasi hingga Perlindungan Konsumen Jadi Sorotan

JAKARTA - Aktivitas perdagangan aset kripto di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai transaksi perdagangan aset kripto mencapai Rp171,12 triliun sepanjang Januari hingga Juli 2026.

Pada periode yang sama, jumlah akun konsumen aset kripto tercatat mencapai 22,93 juta. Pertumbuhan tersebut mencerminkan semakin luasnya partisipasi masyarakat dalam ekosistem aset kripto.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso mengatakan pertumbuhan tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam ekosistem keuangan digital Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

“Dan ini menunjukkan buat Indonesia menjadi salah satu yang paling kuat dalam regulatory framework,” kata Adi seperti dikutip, Jakarta.

Perkembangan aset kripto juga diikuti dengan perubahan kerangka pengaturan di Indonesia. Melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Tahun 2026, aset kripto tidak lagi dikategorikan sebagai komoditas, melainkan sebagai aset atau instrumen keuangan.

"Kripto itu bukan lagi komoditi, tapi dia adalah aset keuangan, dia adalah instrumen keuangan karena itu diawasi oleh OJK," katanya.

Dia menjelaskan proses transisi pengawasan aset kripto dari sebelumnya berada di bawah otoritas perdagangan berjangka menuju OJK berlangsung selama sekitar dua tahun. Saat ini, pengawasan aset kripto telah sepenuhnya berada di bawah OJK.

Adi menambahkan bahwa ke depan, penguatan ekosistem aset kripto juga diarahkan untuk meningkatkan perlindungan konsumen, kepercayaan masyarakat, serta keamanan dari berbagai risiko, termasuk ancaman siber.

Seiring perkembangan tersebut, aspek literasi, keamanan, tata kelola, dan perlindungan konsumen menjadi bagian penting dalam pengembangan industri aset kripto secara berkelanjutan.