Ia menjelaskan, pelemahan daya beli masyarakat global membuat permintaan terhadap barang-barang tekstil, garmen, hingga sepatu, yang sebelumnya menjadi negara sasaran ekspor Indonesia mengalami perlambatan permintaan. Perusahaan akhirnya harus melakukan efisiensi operasional salah satu caranya memangkas jumlah karyawan.
Kondisi tersebut, justru diperparah dengan iklim usaha di Indonesia. Said Iqbal misal menuturkan, pelemahan permintaan pasar ekspor itu dibarengi dengan biaya produksi dan ongkos logistik yang masih relatif mahal di Indonesia. Hal tersebut membuat perusahaan sulit untuk mendapatkan keseimbangan antara penurunan pendapatan penjualan, di samping ada pajak, listrik, gas, BBM yang harus dibayar dengan harga yang sama dengan kondisi normal.
"Penyebab terjadinya PHK, turunnya pasar internasional akibat perang, daya beli turun, kedua ongkos produksi meningkat, biaya energi meningkat, BBM, gas, sehingga ongkos produksi meningkat dilakukan efisiensi produksi dengan cara mengurangi karyawan," sambungnya.
Kondisi ini, lanjut Said Iqbal, membuat daya saing industri di Indonesia menurun. Maka dari itu, beberapa pabrikan di Indonesia mulai mengalihkan pabriknya dari Indonesia ke negara lain yang memiliki biaya produksi lebih rendah.
Hal tersebut makin memperparah kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, sebab pabrik yang berpindah melakukan PHK karyawan yang diproyeksikan jumlahnya bukan sedikit. Sebagai contohnya, Said Iqbal menyebut, pabrik asal Korea dan Jepang yang sebelumnya ada di Indonesia mulai mengalihkan ke negara Vietnam.
"Bukan karena upah minimum, jangan alasan permintaan kenaikan upah sampai 9 persen akan dikembangkan isu akan terjadi PHK, itu tidak benar," pungkasnya.
(Taufik Fajar)