JAKARTA - Pemerintah mulai menyiapkan mekanisme penetapan upah minimum 2027 dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja. Penghitungan tersebut tidak hanya mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhitungkan sejumlah komponen pengeluaran rumah tangga, mulai dari kebutuhan makan hingga biaya tempat tinggal.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, komponen KHL menjadi salah satu pertimbangan dalam penghitungan upah minimum tahun depan. Pemerintah tengah menyusun estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Estimasi KHL tersebut mencakup empat aspek utama, yakni pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Keempat komponen itu digunakan untuk memberikan gambaran kebutuhan dasar pekerja dalam menjalani kehidupan secara layak.
"Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders," ujar Yassierli dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Yassierli, penghitungan upah minimum 2027 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Formula yang digunakan mencakup indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.
Pemerintah juga menyiapkan estimasi KHL hingga tingkat kabupaten/kota. Penyusunannya menggunakan pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah untuk menggambarkan perbedaan kondisi dan kebutuhan hidup di setiap wilayah.