Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki gambaran lebih terukur mengenai kebutuhan hidup masyarakat di wilayah masing-masing ketika merumuskan besaran upah minimum.
Yassierli menegaskan, Dewan Pengupahan Daerah perlu menjadikan estimasi KHL sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan upah minimum. Proses penetapannya juga harus melibatkan dialog sosial dengan menyerap aspirasi pekerja, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
Mekanisme penetapan upah minimum 2027 sendiri mengacu pada Pasal 137 hingga Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Dalam ketentuan tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur masing-masing daerah.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.