JAKARTA - Pemerintah mulai menyiapkan mekanisme penetapan upah minimum 2027 dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja. Penghitungan tersebut tidak hanya mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhitungkan sejumlah komponen pengeluaran rumah tangga, mulai dari kebutuhan makan hingga biaya tempat tinggal.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, komponen KHL menjadi salah satu pertimbangan dalam penghitungan upah minimum tahun depan. Pemerintah tengah menyusun estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Estimasi KHL tersebut mencakup empat aspek utama, yakni pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Keempat komponen itu digunakan untuk memberikan gambaran kebutuhan dasar pekerja dalam menjalani kehidupan secara layak.
"Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders," ujar Yassierli dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Yassierli, penghitungan upah minimum 2027 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Formula yang digunakan mencakup indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.
Pemerintah juga menyiapkan estimasi KHL hingga tingkat kabupaten/kota. Penyusunannya menggunakan pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah untuk menggambarkan perbedaan kondisi dan kebutuhan hidup di setiap wilayah.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki gambaran lebih terukur mengenai kebutuhan hidup masyarakat di wilayah masing-masing ketika merumuskan besaran upah minimum.
Yassierli menegaskan, Dewan Pengupahan Daerah perlu menjadikan estimasi KHL sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan upah minimum. Proses penetapannya juga harus melibatkan dialog sosial dengan menyerap aspirasi pekerja, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
Mekanisme penetapan upah minimum 2027 sendiri mengacu pada Pasal 137 hingga Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Dalam ketentuan tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur masing-masing daerah.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.