Ombudsman Heran BBM Diklaim Aman tapi Langka di Sejumlah Daerah

JAKARTA - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan Pertalite di sejumlah daerah menjadi sorotan, meski kuota BBM bersubsidi disebut aman hingga Desember 2026. Ombudsman akan menginvestigasi penyebab ketidaksesuaian antara informasi kuota dan kondisi di lapangan.

Komisioner Ombudsman RI Abdul Ghoffar mengatakan, berdasarkan informasi awal yang diterima dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), kuota BBM bersubsidi masih mencukupi hingga akhir tahun.

“Pertama terkait apakah terjadi pemangkasan kuota, berdasarkan informasi yang didapatkan lagi-lagi informasi awal yang didapatkan oleh Ombudsman sampai hari ini sebenarnya informasi yang didapatkan kuota itu masih aman sampai di Desember,” kata Ghoffar saat konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Dia mempertanyakan penyebab kondisi di lapangan yang berbeda dengan informasi kuota yang diterima Ombudsman. Investigasi akan dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat persoalan dalam pelaksanaan kebijakan distribusi BBM.

“Akan tetapi kemudian, kenapa kalau kuotanya aman menurut informasi yang kami dapatkan di BPH Migas, tetapi kenapa kok di lapangan keadaannya bisa kita lihat seperti itu? Oleh karena itu di sinilah Ombudsman akan hadir ke lapangan dan melakukan investigasi apakah ada sesuatu yang terjadi, sehingga kemudian antara di lapangan dengan kebijakan yang sudah dibuat ini apakah ada suatu hal yang terputus begitu,” ujarnya.

Ghoffar mengatakan, Ombudsman akan menyampaikan hasil investigasi setelah proses pemeriksaan selesai. Dia memperkirakan hasilnya dapat disampaikan sekitar Desember 2026.

“Ya, kira-kira mungkin di kisaran bulan Desember ya. Mungkin saya mohon waktu biarkan kami bekerja untuk melakukan investigasi itu,” katanya.

Sebelumnya, Ombudsman menerima informasi awal mengenai persoalan antrean dan kekosongan BBM dari sejumlah provinsi di Indonesia. Di Sumatera Barat, waktu tunggu pengisian BBM dilaporkan mencapai 2–3 jam. Sementara itu, di Papua Barat, antrean pada malam hari hingga pagi dilaporkan mengular lebih dari 1 kilometer.

Antrean kendaraan untuk mendapatkan Pertalite di sejumlah lokasi di Sulawesi Utara juga dilaporkan mencapai 300–500 meter. Adapun antrean kendaraan untuk mendapatkan Solar di koridor Tol Merak–Tangerang, Banten, mencapai sekitar 1 kilometer di salah satu titik.

Selain antrean panjang, kekosongan stok Solar atau Pertalite di sejumlah SPBU dilaporkan terjadi di Aceh, Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Yogyakarta.

Ghoffar menyebutkan, berdasarkan pemetaan kondisi per 13 Oktober 2026, Ombudsman mengategorikan sejumlah wilayah dalam status merah, oranye, kuning, dan hijau sesuai dengan persoalan yang dilaporkan.

“Ini menandakan beberapa persoalan yang masuk ke Ombudsman dan segera itu mungkin akan kami tindak lanjuti,” tuturnya.

(Feby Novalius)