JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menandatangani kerja sama investasi senilai Rp3,74 triliun pada 14 Oktober 2026. Investasi tersebut mencakup pembangunan delapan tower rumah susun aparatur sipil negara (ASN) senilai Rp2,629 triliun serta lima proyek swasta di sektor pangan, properti, kuliner, mebel, dan fasilitas komersial senilai Rp1,11 triliun.
Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pembangunan ekosistem perkotaan di Nusantara dengan melibatkan badan usaha, tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan Nusantara didukung berbagai skema pembiayaan, mulai dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), investasi swasta, hingga hibah.
"Kita membuktikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya dibiayai oleh APBN. Hari ini juga ada dua KPBU dan lima investasi swasta yang segera akan dimulai pembangunannya," ujar Basuki dalam keterangan resmi, Kamis (15/10/2026).
Dari total investasi yang diteken, proyek rumah susun ASN menjadi penyumbang terbesar. Proyek yang diprakarsai PT Nindya Karya bersama PT Nindya Estate Management itu mencakup pembangunan delapan tower dengan total 288 unit rumah susun di Wilayah Perencanaan (WP) 1A, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara.
Proyek tersebut berdiri di atas lahan seluas 6,84 hektare dengan nilai investasi Rp2,629 triliun. Setiap unit rumah susun dirancang memiliki luas 190 meter persegi.
Selain rumah susun, Otorita IKN juga telah menandatangani kerja sama pembangunan 109 rumah tapak ASN bersama PT Intiland Development Tbk pada 6 Oktober 2026. Proyek yang dijalankan melalui PT Seratus Sembilan Nusantara itu memiliki nilai investasi Rp2,819 triliun dan ditargetkan selesai pada triwulan IV 2028.
Dengan demikian, total nilai investasi untuk dua proyek hunian ASN tersebut mencapai Rp5,448 triliun.
Di luar sektor perumahan, lima pelaku usaha menyiapkan investasi untuk mengisi kebutuhan pangan dan fasilitas penunjang aktivitas ekonomi di IKN. Salah satunya PT Indonesia Belt Road High Tech Development Park yang akan mengembangkan Grand Vista Nusantara di KIPP 1B.
Proyek tersebut meliputi kawasan komersial, apartemen, dan perkantoran di atas lahan seluas 3,57 hektare. Nilai investasinya diperkirakan mencapai Rp1 triliun, atau menjadi yang terbesar di antara lima investasi swasta yang diumumkan pada 14 Oktober.
Sementara itu, PT Berdikari (Persero) merencanakan pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di WP 3 dengan nilai investasi sekitar Rp177 miliar. Proyek di atas lahan 17,27 hektare itu mencakup fasilitas peternakan indukan dan penetasan dengan kapasitas sekitar 140 ribu ekor ayam.
Investasi lainnya berasal dari PT FYP Karya Perdana yang akan membangun Teras Padu, fasilitas olahraga dan komersial di KIPP 1A, dengan nilai investasi Rp20 miliar. PT Laziz Nusantara Grup juga menyiapkan pembangunan restoran Arab, gerai gelato, dan gedung serbaguna dengan investasi sekitar Rp10 miliar.
Adapun PT Java Teak Indo akan mengembangkan showroom mebel khas Jepara dan kantor di KIPP 1A. Proyek di atas lahan seluas 0,2 hektare tersebut memiliki estimasi investasi Rp1,5 miliar.
Bupati Jepara Witiarso Utomo menyambut keterlibatan pelaku usaha mebel dari daerahnya dalam pengembangan Nusantara. Menurut dia, kesempatan tersebut membuka ruang bagi usaha daerah untuk berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota baru.
"Kami dari Pemerintah Kabupaten Jepara berterima kasih sekali kepada Kepala Otorita IKN, yang sudah memberikan kesempatan UMKM kami di Jepara untuk ikut berinvestasi di IKN," kata Witiarso.
Direktur PT Indonesia Belt Road High Tech Development Park Yang Jinghui berharap pembangunan IKN dapat berlangsung lebih cepat sehingga mendorong minat investor asing untuk menanamkan modal di kawasan tersebut.
"Kami harap pembangunan IKN berjalan semakin cepat, pesat, dan tepat waktu sehingga investor lain dari China akan semakin tertarik datang ke sini," ujarnya.
Otorita IKN berharap masuknya investasi di sektor perumahan, pangan, properti, kuliner, dan fasilitas komersial dapat mempercepat terbentuknya ekosistem perkotaan yang mendukung aktivitas pemerintahan dan ekonomi di Nusantara.
Meski demikian, nilai investasi yang diumumkan tersebut merupakan estimasi atau nilai proyek dalam kerja sama yang ditandatangani. Realisasi investasi akan bergantung pada pelaksanaan pembangunan masing-masing proyek.
(Taufik Fajar)