Korea Selatan, Jepang dan Uni Eropa Masuk Daftar Relaksasi DHE SDA

Sementara itu, eksportir yang memenuhi kriteria, tetapi memilih tidak memanfaatkan fasilitas Pasal 18A, tetap wajib mengikuti ketentuan umum sebagaimana diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2026.

Eksportir yang memilih mengikuti ketentuan umum tersebut wajib menyampaikan surat pernyataan resmi kepada Kepala Departemen Pengelolaan Kepatuhan dan Laporan Bank Indonesia. Surat tersebut juga harus ditembuskan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan.

Penyampaian surat pernyataan tersebut harus dilakukan paling lambat lima hari kerja sejak pengumuman.

Apabila eksportir tidak menyampaikan surat pernyataan hingga batas waktu yang ditentukan, pemerintah secara otomatis menganggap eksportir tersebut memilih untuk memanfaatkan fasilitas relaksasi berdasarkan Pasal 18A.

(Feby Novalius)