RI Kejar Target PLTS 100 GWp dalam 3 Tahun, Caranya?

JAKARTA - Indonesia memiliki pekerjaan besar untuk mengejar target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) dalam tiga tahun. Hingga pertengahan 2026, kapasitas PLTS terpasang nasional baru mencapai sekitar 1,5 gigawatt (GW).

Kesenjangan antara target dan kapasitas terpasang tersebut menuntut percepatan pembangunan proyek, kepastian regulasi, serta dukungan pembiayaan dan investasi. Di sisi lain, pemahaman publik mengenai energi surya juga dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan program di berbagai daerah.

"100 GWp adalah ambisi sekaligus mandat kerja. Agar ambisi ini menjadi aksi, pemerintah, pelaku industri, dan publik perlu bergerak bersama untuk memahami dan mengawal setiap prosesnya," kata Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Mada Ayu Habsari di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Menurutnya, target 100 GWp bukan hanya ambisi pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk media.

"Kami ingin pemberitaan energi surya menghadirkan cerita yang lebih utuh dari angka target, yaitu manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, mulai dari listrik yang lebih andal, terbukanya lapangan kerja hijau, hingga tumbuhnya ekonomi lokal,” ujarnya.

Dari Perencanaan hingga Pembiayaan

Dari sisi teknis, Manager Pengendalian Aneka Energi Baru dan Terbarukan PT PLN (Persero) Joko Purnomo memaparkan peran PLTS sebagai salah satu tumpuan penambahan pembangkit energi terbarukan dalam RUPTL 2025-2034. 

Dia juga mengulas karakteristik jenis instalasi PLTS, mulai dari PLTS atap, ground-mounted, hingga terapung, beserta skala penerapannya di sektor utilitas, komersial dan industri, serta rumah tangga, termasuk skema Independent Power Producer (IPP) yang memungkinkan pengembang swasta membangun PLTS dan menjual listriknya kepada PLN.

Joko menjelaskan bahwa sebuah proyek PLTS melewati banyak tahapan dan melibatkan banyak pihak. 

“Keberhasilan program kelistrikan sangat memerlukan dukungan publik. Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap dapat membangun pemahaman dan sinergi bersama dalam rangka mendukung pengembangan PLTS di Indonesia agar dapat terus tumbuh guna meningkatkan ketahanan energi listrik bagi masyarakat” ujar Joko.

Sementara, AVP of Public Policy & Government Relations Suryanesia Zidny Ilman yang juga merupakan pengurus AESI menyampaikan perkembangan industri energi surya di Indonesia serta tantangan yang dihadapi pengembang di lapangan. Menurutnya, PLTS perlu dilihat sebagai sebuah ekosistem.

“Kami percaya kunci dari keberhasilan Program 100 GWp adalah memastikan terciptanya ekosistem industri surya yang sehat. Bagaimana memastikan kerangka regulasi yang dapat diterima dan dijalankan oleh seluruh ekosistem, baik PLN, investor, lender, developer, EPC, dan manufaktur menjadi langkah pertama yang krusial bagi Program tersebut,” ujar Zidny.

Di sisi lain, Director, Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia Tiza Mafira, sebuah lembaga riset yang menginisiasi Power Sector Finance Dashboard, mengungkapkan peta pembiayaan proyek PLTS yang terus meningkat di Indonesia, termasuk peluang pendanaan hijau global, serta kriteria yang dinilai bank dan investor untuk menentukan kelayakan pembiayaan (bankability) sebuah proyek.

Menurutnya, keyakinan investor tidak hanya dibentuk oleh kepastian regulasi, tetapi juga oleh cara publik memahami peluang pengembangan energi surya di dalam negeri.

“Investor membutuhkan kepastian pasar, dan salah satu sumber kepastian itu adalah terlihatnya opsi proyek PLTS beragam serta antusiasme masyarakat yang mulai terlihat di berbagai media. Liputan tentang penghematan biaya listrik, mudahnya pemasangan PLTS, semua ikut mengurangi keraguan pasar. Ini semua menjadijembatan agar investasi hijau tertarik masuk ke Indonesia,” ujar Tiza.

(Dani Jumadil Akhir)