Jual Beras di Atas HET, Pedagang Terancam Pidana 7 Tahun dan Denda Rp1,5 Miliar

JAKARTA – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengancam akan mencabut izin usaha hingga menjatuhkan sanksi pidana kepada pedagang beras yang menjual produknya di atas harga eceran tertinggi (HET). Pelanggaran tersebut dapat dikenai pidana maksimal tujuh tahun dan denda hingga Rp1,5 miliar.

Amran meminta pedagang yang masih menjual beras di atas HET segera menyesuaikan harga dengan ketentuan pemerintah. Dia menegaskan tidak boleh ada pelaku usaha yang menetapkan harga secara sepihak, termasuk untuk beras premium.

"Yang menjual di atas HET, kami minta turunkan harga. Enggak boleh melanggar HET, yang premium ada lagi yang main-main. Sebelum bapak ditindak, turunkan harga sesuai regulasi pemerintah, jangan bapak seenaknya," kata Amran dalam konferensi pers, Minggu (8/11/2026).

Dia menjelaskan, pemerintah menetapkan HET untuk menjaga keterjangkauan harga beras bagi konsumen. Sementara itu, harga pembelian pemerintah (HPP) berfungsi melindungi kesejahteraan petani. Karena itu, pelaku usaha harus mematuhi kedua ketentuan tersebut agar tidak mengambil keuntungan secara berlebihan.

Menurut Amran, beras merupakan komoditas pangan strategis yang mendapat dukungan subsidi pemerintah hingga Rp160 triliun. Subsidi tersebut bertujuan menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.