RI-Kongo Perkuat Kerja Sama Kehutanan di COP31, Berikut Fokusnya 

Pengalaman Indonesia menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) dapat menjadi rujukan teknis bagi kedua negara. Republik Kongo sebelumnya juga menyampaikan minat mempelajari SVLK, termasuk mekanisme ketertelusuran kayu.

“Perdagangan kayu internasional yang kredibel harus ditopang oleh transparansi dan legalitas yang dapat diverifikasi. Melalui kemitraan ini, kami berharap dapat membangun rantai pasok yang akuntabel, memperkuat kepercayaan pasar global, dan menunjukkan komitmen kami memerangi pembalakan liar,” kata Wamenhut.

Indonesia juga mengusulkan penguatan hubungan kelembagaan kedua kementerian melalui mekanisme pertukaran informasi dan kerja sama teknis yang terstruktur. 

Kerja sama tersebut mencakup berbagi data, metodologi inventarisasi hutan, pemanfaatan penginderaan jauh, dan praktik terbaik tata kelola hutan lestari. Kedua pihak turut membahas peluang investasi hijau di sektor kehutanan, terutama pada rantai nilai berkelanjutan, restorasi ekosistem, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Dalam pengelolaan gambut, Wamenhut mengajak Republik Kongo mengoperasionalkan International Tropical Peatland Center (ITPC) secara penuh. Indonesia, Republik Kongo, dan Republik Demokratik Kongo menginisiasi ITPC sebagai tindak lanjut Brazzaville Declaration yang ditandatangani pada Maret 2018. 

Percepatan riset bersama, harmonisasi praktik pengelolaan, dan pembiayaan iklim yang inovatif diharapkan menjadikan ITPC pusat rujukan global bagi konservasi hutan tropis dan penurunan emisi.

Wamenhut juga memperkenalkan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang baru dibentuk Indonesia. 

Melalui lembaga ini, Indonesia ingin memulai program konservasi mangrove bersama Republik Kongo, berbagi keahlian restorasi lahan basah, dan memberdayakan masyarakat pesisir.

“Indonesia tetap berkomitmen pada kemitraan yang berlandaskan saling menghormati, kepemilikan nasional, dan hasil yang terukur. Mari kita pastikan hutan tropis kita terus menjadi aset lingkungan global sekaligus penggerak kesejahteraan bagi rakyat kita,” pungkas Wamenhut.

(Taufik Fajar)