Respons Fatwa MUI, Industri Vape Siapkan Diskusi Bahas Dampak ke Bisnis dan Pekerja

JAKARTA – Terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape mendapat tanggapan dari pelaku industri. Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo) dan Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (Apvindo) berencana mengajukan audiensi kepada MUI untuk membahas fatwa tersebut, termasuk dampaknya terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja.

Ketua Arvindo, Fachmi Kurnia Firmansyah, mengatakan pihaknya menghormati kewenangan MUI dalam menetapkan fatwa. Asosiasi juga memahami bahwa keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, antara lain aspek kesehatan, lingkungan, serta pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat terlarang.

Namun, menurut Fachmi, pembahasan mengenai rokok elektrik juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi, mengingat sektor tersebut melibatkan pemilik toko ritel, karyawan, distributor, produsen, hingga pekerja di industri pendukung.

"Persoalan ini bukan hanya tentang masa depan sebuah produk atau industri, tetapi juga tentang bagaimana mempertahankan pekerjaan, memenuhi nafkah atau kebutuhan keluarga, dan melanjutkan kehidupan sehari-hari," ujar Fachmi di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Dia mengatakan, Arvindo bersama Apvindo berencana mengajukan permohonan audiensi kepada MUI. Melalui pertemuan tersebut, kedua asosiasi ingin memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai fatwa sekaligus menyampaikan kondisi industri dari perspektif pelaku usaha dan pekerja.

"Kami tidak mencari konfrontasi dengan pihak mana pun. Kami hanya ingin mendapatkan ruang untuk berdialog, menyampaikan kondisi yang sebenarnya, dan memastikan bahwa suara para pelaku usaha serta pekerja turut dipertimbangkan," katanya.

Sementara itu, Ketua Apvindo, Enggar Dwi Pambudi, mengatakan dialog diperlukan agar pembahasan mengenai fatwa juga mempertimbangkan kondisi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor rokok elektrik.