Politik Jangan Membunuh Bisnis
Penulis: Didik J Rachbini, Ekonom Senior
JAKARTA - Dalam sistem ekonomi peranan negara sangat vital, strategis dan penting. Bahkan bisa dikatakan bahwa negara yang menentukan baik buruk dan masa depan ekonomi.
Jika peranan negara buruk, maka aturan main, undang-undang dan norma-norma yang dibangun akan rusak dan berpotensi merusak ekonomi. Jadi, harus dihindari praktek bernegara seperti ini agar jangan sampai politik membunuh bisnis.
Jika bisnis ambruk, maka dampaknya akan meluas karena ekonomi, politik dan kekuasaan sekaligus tumbang.
Negara yang gagal adalah negara yang gagal membangun institusinya. Pemimpin di negara gagal ini merasa otoritatif dan merasa paling pintar sehingga memutuskan segalanya sendiri tanpa mengikutsertakan teknokrat dan para ahli. Banyak keputusan yang buruk karena posisi otoritatifnya sangat dan terlalu kuat sehingga menafikan sekitarnya. Kebijakan selalu diputuskan sendiri di tangan pemimpinnya.
Menurut Acemoglu dalam buku monumental mereka, Why Nations Fail, kegagalan suatu negara bukan disebabkan oleh faktor geografis, alam, budaya, atau ketidaktahuan, melainkan karena kekuasaan politik yang tersentralisasi di tangan segelintir elite tanpa adanya kontrol dan keseimbangan (checks and balances).
Negara gagal mempunyai ciri Sindrom Informasi asimetris dan Asal Bapak Senang (ABS). Pemimpin yang otoritatif menciptakan iklim ketakutan, sehingga para teknokrat, para ahli atau birokrat di bawahnya cenderung menyembunyikan data buruk dan hanya menyampaikan laporan yang menyenangkan telinga sang penguasa.
Dengan sistem politik seperti ini, maka kekuasaan akan melakukan Pemusnahan "Destruksi Kreatif" (Creative Destruction). Pemimpin yang merasa tahu segalanya akan menghambat kreativitas dan inovasi atau pemikiran baru dari para ahli karena dianggap mengancam status quo ekonomi dan stabilitas politik rezimnya.
Coba kita analisa lebih dalam bagaimana politik bisa tanpa sadar membunuh bisnis. Politik yang membunuh bisnis terjadi ketika kekuasaan politik, kebijakan pemerintah, dan kepentingan penguasa menghancurkan iklim usaha, investasi, dan kegiatan ekonomi produktif.
