Respons Fatwa MUI, Industri Vape Siapkan Diskusi Bahas Dampak ke Bisnis dan Pekerja

JAKARTA – Terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape mendapat tanggapan dari pelaku industri. Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo) dan Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (Apvindo) berencana mengajukan audiensi kepada MUI untuk membahas fatwa tersebut, termasuk dampaknya terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja.

Ketua Arvindo, Fachmi Kurnia Firmansyah, mengatakan pihaknya menghormati kewenangan MUI dalam menetapkan fatwa. Asosiasi juga memahami bahwa keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, antara lain aspek kesehatan, lingkungan, serta pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat terlarang.

Namun, menurut Fachmi, pembahasan mengenai rokok elektrik juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi, mengingat sektor tersebut melibatkan pemilik toko ritel, karyawan, distributor, produsen, hingga pekerja di industri pendukung.

"Persoalan ini bukan hanya tentang masa depan sebuah produk atau industri, tetapi juga tentang bagaimana mempertahankan pekerjaan, memenuhi nafkah atau kebutuhan keluarga, dan melanjutkan kehidupan sehari-hari," ujar Fachmi di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Dia mengatakan, Arvindo bersama Apvindo berencana mengajukan permohonan audiensi kepada MUI. Melalui pertemuan tersebut, kedua asosiasi ingin memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai fatwa sekaligus menyampaikan kondisi industri dari perspektif pelaku usaha dan pekerja.

"Kami tidak mencari konfrontasi dengan pihak mana pun. Kami hanya ingin mendapatkan ruang untuk berdialog, menyampaikan kondisi yang sebenarnya, dan memastikan bahwa suara para pelaku usaha serta pekerja turut dipertimbangkan," katanya.

Sementara itu, Ketua Apvindo, Enggar Dwi Pambudi, mengatakan dialog diperlukan agar pembahasan mengenai fatwa juga mempertimbangkan kondisi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor rokok elektrik.

"Kami tidak bermaksud mempertentangkan kepentingan industri dengan pandangan keagamaan, melainkan ingin memastikan bahwa kondisi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini juga mendapatkan perhatian," ujar Enggar.

Selain berencana mengajukan audiensi, kedua asosiasi juga menyampaikan sejumlah hal yang diharapkan menjadi perhatian pemerintah. Di antaranya, kajian menyeluruh terhadap dampak kebijakan rokok elektrik dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Asosiasi juga mendorong adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka turut meminta penguatan pengawasan peredaran produk, khususnya untuk mencegah akses anak dan remaja serta penyalahgunaan perangkat vape untuk peredaran narkotika dan zat terlarang.

Di sisi lain, industri rokok elektrik juga tengah menghadapi proses pengujian materiil terhadap ketentuan mengenai rokok elektrik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya, Komisi Fatwa MUI menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik. Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni'am Sholeh, menjelaskan bahwa fatwa tersebut menetapkan hukum haram terhadap penggunaan rokok elektrik karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Fatwa tersebut juga mencakup aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik.

Asosiasi berharap pembahasan mengenai rokok elektrik dapat mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat, penegakan hukum, kepastian berusaha, serta perlindungan tenaga kerja secara bersamaan.

(Taufik Fajar)