Pemerintah Tarik Utang Rp629,3 Triliun, Suahasil Singgung Kebutuhan Kas

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pembiayaan utang neto mencapai Rp629,3 triliun hingga 31 Oktober 2026. Angka ini setara dengan sekitar 75,6 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp832,2 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, mayoritas pembiayaan utang tersebut bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto yang terealisasi sebesar Rp586,1 triliun, atau mencapai 73,3 persen dari target tahunan sebesar Rp799,5 triliun. Sementara itu, komponen pembiayaan yang berasal dari pinjaman juga terus berjalan sesuai perencanaan.

"Pembiayaan utang neto telah dilakukan Rp629,3 triliun dari target APBN Rp832,2 triliun. Khususnya ini surat berharga, penerbitan surat berharga Rp586,1 triliun dari target Rp799,5 triliun, 73,3 persen dari targetnya," ungkap Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).

Adapun pembiayaan utang yang berasal dari penarikan pinjaman tercatat sebesar Rp43,2 triliun hingga akhir Oktober 2026, atau setara dengan 132,1 persen dari target awal dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp32,7 triliun.

Suahasil menegaskan bahwa strategi pengadaan utang pemerintah tetap dilaksanakan secara terukur dengan memperhatikan kebutuhan kas negara serta mencermati momentum pasar agar biaya utang (cost of fund) dapat ditekan seminimal mungkin.

"Ini betul-betul kita pilih timing yang baik, timing yang betul-betul memberikan dampak biaya yang seminimal mungkin, namun kita harus mempertimbangkan kebutuhan kas yang ada, kita juga harus mempertimbangkan dinamika pasar," jelasnya.