Perpres Penyatuan Pengadilan Pajak ke MA Ditargetkan Rampung Akhir November 2026

JAKARTA - Kementerian Keuangan memberikan perkembangan terkini mengenai rencana pengalihan atau penyatuan pembinaan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung (MA). Proses administrasi penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan hukum kebijakan tersebut ditargetkan tuntas pada penghujung November 2026.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti mengungkapkan bahwa penyusunan Perpres penyatuan Pengadilan Pajak ke MA saat ini tengah memasuki tahap penyelesaian administrasi. Pemerintah berharap seluruh proses dapat berjalan sesuai jadwal agar implementasi penuhnya dapat dimulai secara mulus pada Januari 2027.

"Perpres penyatuan Pengadilan Pajak ke MA ini sudah proses administrasi. Harapannya akhir November selesai dan Januari berjalan lancar," ujar Astera dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).

Langkah penyatuan ini merupakan bagian dari agenda penataan kelembagaan peradilan pajak nasional agar pelaksanaannya selaras dengan peta jalan yang telah disiapkan pemerintah.

Mengacu pada informasi di laman resmi Mahkamah Agung, Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak maupun penanggung pajak yang mencari keadilan atas sengketa perpajakan.

Institusi ini berperan sebagai ruang uji objektif atas keputusan perpajakan, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dan perlindungan hak warga negara.

Selama ini, Pengadilan Pajak memiliki karakteristik kelembagaan khusus karena meskipun menjalankan fungsi yudikatif, pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangannya masih berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.

Kondisi tersebut berubah pasca-terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26/PUU-XXI/2023.

Dalam putusan itu, MK menyatakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak berada di bawah Mahkamah Agung.

Putusan MK tersebut menjadi pijakan penting dalam memperkuat prinsip independensi kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Pihak MA menilai bahwa proses pengalihan ini memerlukan penataan menyeluruh, tidak hanya menyangkut pemindahan kewenangan antarlembaga, tetapi juga mencakup tata kelola sumber daya manusia, administrasi, anggaran keuangan, serta jaminan kesinambungan pelayanan peradilan bagi masyarakat.

(Taufik Fajar)