JAKARTA - Pemerintah akan meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Kebijakan ini mencakup berbagai profesi, mulai dari guru, dosen, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga tenaga teknis dan tenaga pelayanan lainnya.
Peningkatan status tersebut merupakan hasil kesepakatan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam rapat koordinasi finalisasi penataan tenaga non-ASN di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Berikut fakta-fakta PPPK paruh waktu naik status yang dirangkum Okezone, Minggu (15/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah telah memutuskan untuk memperluas kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Sebelumnya, pembahasan kebijakan tersebut lebih difokuskan pada tenaga pendidik.
"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Ini termasuk lintas profesi, yaitu termasuk dosen, kemudian ada saudara-saudara kita yang sekarang bertugas sebagai Damkar," ujar Prasetyo.
Selain dosen dan petugas Damkar, kebijakan tersebut mencakup tenaga kesehatan atau medis, personel Satpol PP, tenaga teknis, tenaga pelayanan, serta tenaga pelaksana lainnya.
Pemerintah menyatakan peningkatan status kepegawaian tersebut akan dilaksanakan secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Namun, pemerintah belum merinci seluruh mekanisme teknis dan persyaratan administratif pengalihan status untuk setiap kelompok profesi.