Bagi pegawai yang berstatus PPPK paruh waktu, pengangkatan menjadi penuh waktu perlu mengikuti ketentuan administrasi kepegawaian yang ditetapkan pemerintah. Dalam pengumuman resmi mengenai kebijakan tersebut, pemerintah belum merinci persyaratan khusus seperti batas masa kerja, hasil evaluasi kinerja, maupun kriteria administratif yang harus dipenuhi setiap pegawai.
Karena itu, pegawai perlu memastikan data kepegawaiannya tercatat dan diperbarui melalui instansi masing-masing. Informasi mengenai persyaratan final juga perlu menunggu petunjuk teknis dari kementerian dan lembaga terkait.
Khusus tenaga pendidik, pemerintah sebelumnya telah menyampaikan rencana pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tanpa seleksi ulang. Kebijakan tersebut mencakup 242.482 guru berdasarkan keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Oktober 2026.
Pemerintah menetapkan 1 Januari 2027 sebagai awal pelaksanaan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Prosesnya akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan pegawai dan kemampuan keuangan negara.
Adapun tahapan pelaksanaan secara umum meliputi:
- Pendataan dan verifikasi pegawai. Instansi pemerintah melakukan pendataan serta memastikan status kepegawaian PPPK paruh waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Penyesuaian administrasi kepegawaian. Instansi terkait menyiapkan dokumen dan data kepegawaian untuk proses peningkatan status.
- Penetapan pengangkatan. Pemerintah melalui instansi berwenang memproses penetapan status PPPK penuh waktu sesuai mekanisme yang nantinya ditetapkan.
- Pelaksanaan bertahap. Pengangkatan mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2027 dengan mempertimbangkan kesiapan administrasi dan kemampuan fiskal pemerintah.
Tahapan tersebut merupakan gambaran proses administrasi yang perlu dilakukan. Pemerintah masih perlu menerbitkan petunjuk teknis untuk memastikan mekanisme pengangkatan lintas profesi.
Setelah beralih menjadi PPPK penuh waktu, pegawai akan memperoleh gaji berdasarkan ketentuan penggajian PPPK yang berlaku.
Besaran gaji PPPK saat ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.
Dalam aturan tersebut, besaran gaji ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja golongan (MKG). Berikut beberapa rentang gaji pokok PPPK berdasarkan golongannya:
- Golongan V: Rp2.511.500–Rp4.189.900.
- Golongan VII: Rp2.858.800–Rp4.551.800.
- Golongan IX: Rp3.203.600–Rp5.261.500.
- Golongan X: Rp3.339.100–Rp5.484.000.
Besaran tersebut merupakan rentang gaji pokok berdasarkan golongan dan masa kerja, bukan nominal yang otomatis diterima seluruh pegawai berdasarkan jenjang pendidikan.
Penetapan golongan masing-masing pegawai akan mengikuti jabatan, kualifikasi, serta ketentuan pengangkatan yang berlaku. Selain gaji pokok, PPPK juga dapat memperoleh tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain peningkatan status menjadi PPPK penuh waktu, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada pegawai yang telah beralih status untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027.
Prasetyo mengatakan kesempatan tersebut berlaku bagi PPPK penuh waktu dari berbagai profesi, tidak hanya tenaga pendidik.
"Jadi ini karena statusnya naik, yang lintas profesi menjadi PPPK penuh waktu, maka diberi kesempatan yang sama untuk tahun 2027 mengikuti tes CPNS," tuturnya.
Pemerintah juga mempertimbangkan pengaturan khusus bagi sejumlah profesi yang membutuhkan perlakuan berbeda dalam proses seleksi CPNS, terutama terkait persyaratan batas usia.
Dengan kebijakan tersebut, PPPK penuh waktu tetap memiliki kesempatan mengikuti seleksi untuk menjadi PNS sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
(Taufik Fajar)