Menurutnya, persoalan tersebut telah bergulir hingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan PTUN Jakarta. Dia berharap kejadian serupa tidak kembali terulang dalam penetapan upah minimum mendatang.
Said Iqbal juga menyoroti kebijakan pengupahan di DKI Jakarta. Dia meminta Gubernur DKI Jakarta tidak lagi menggunakan indeks tertentu sebesar 0,7 dalam menentukan kenaikan upah minimum.
Dia menilai penggunaan indeks tersebut membuat upah minimum DKI Jakarta lebih rendah dibandingkan upah minimum Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang, meskipun biaya hidup di ibu kota relatif lebih tinggi.
"Malu dong, kok ibu kota lebih rendah, biaya hidupnya lebih tinggi," pungkasnya.
(Dani Jumadil Akhir)