Sementara itu, rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) berada di level 105,7 persen dan Alat Likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 24,1 persen, keduanya berada jauh di atas ambang batas minimal masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.
Untuk mengantisipasi dinamika arus dana keluar, OJK menekankan pentingnya pengelolaan likuiditas berbasis tata kelola dan manajemen risiko yang kuat dengan memperhatikan karakteristik nominal serta jangka waktu penempatan dana.
Perbankan diminta menerapkan Asset and Liability Management (ALMA) secara prudent, menyediakan aset likuid berkualitas tinggi (High Quality Liquid Asset), melaksanakan stress testing secara berkala, serta menyusun rencana kontinjensi (contingency plan) yang efektif.
Dian menambahkan, penarikan maupun penempatan dana dalam jumlah signifikan memerlukan perencanaan serta pemberitahuan yang memadai agar perbankan memiliki ruang waktu untuk menyesuaikan strategi pendanaan tanpa mengganggu fungsi intermediasi.
"Perubahan posisi dana, baik berupa penempatan maupun penarikan, dapat dilakukan secara terencana dengan pemberitahuan yang memadai sehingga Bank memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian strategi pendanaan dan pengelolaan likuiditas tanpa menimbulkan tekanan yang tidak diperlukan terhadap kondisi likuiditas maupun fungsi intermediasi," jelasnya.
Terkait potensi ketatnya perebutan dana di pasar dan tekanan terhadap margin bunga bersih (Net Interest Margin/NIM), Dian menilai kondisi likuiditas perbankan yang terkelola dengan baik (manageable) justru akan menciptakan persaingan penghimpunan dana dan suku bunga yang lebih sehat.
Menurutnya, besaran biaya dana (cost of fund) serta dampak penarikan SAL terhadap profitabilitas akan bervariasi pada tiap bank, bergantung pada strategi pendanaan, struktur dana, serta profil jatuh tempo kewajiban masing-masing institusi.
"Besaran cost of fund perbankan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain strategi pendanaan masingmasing Bank, struktur dana, tingkat suku bunga pasar, serta profil jatuh tempo kewajiban dan kondisi likuiditas secara keseluruhan. Oleh karena itu, dampak penarikan dana SAL terhadap masing-masing Bank akan berbeda, sesuai dengan karakteristiknya," jelas Dian.
Ke depan, OJK akan terus memantau kondisi likuiditas bank secara individual maupun industri melalui pengawasan berbasis risiko, serta memperkuat koordinasi bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
"Koordinasi antar Otoritas yang tergabung dalam Komite Stabilitas SIstem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Kemenkeu, BI, OJK dan LPS menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan respons kebijakan yang tepat dan saling melengkapi untuk mengantisipasi dampak perubahan kondisi likuiditas di pasar," pungkasnya.
(Taufik Fajar)