OJK Siapkan 2 Aturan Baru Jelang Penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Mulai Januari 2027
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) melalui penerbitan dua Peraturan OJK (POJK). Langkah tersebut dilakukan menjelang dimulainya penyelenggaraan dan pengawasan transaksi bursa mineral dan komoditas strategis pada 1 Januari 2027.
Kedua aturan tersebut yakni POJK Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penahapan Peralihan Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Transaksi pada Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada OJK, serta POJK Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK, Sarjito, mengatakan penguatan pengaturan dan pengawasan diperlukan untuk mendukung perdagangan komoditas nasional yang teratur, wajar, transparan, efisien, dan berintegritas.
Dia menilai Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, tetapi pengelolaannya perlu terus diperkuat agar mampu meningkatkan daya saing dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal. Keberadaan bursa mineral dan komoditas strategis diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kita adalah negara yang kaya, tetapi kalau tidak mampu mengelolanya dengan baik, kita akan menjadi negara yang tidak kompetitif," ujar Sarjito dalam keterangan resmi, Rabu (11/11/2026).
Dia menambahkan, penguatan mekanisme pembentukan harga komoditas yang transparan dan kredibel menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan bursa tersebut.
