Di sisi dunia usaha, kesiapan perusahaan dalam menghadapi ancaman siber juga disebutnya belum merata. Sektor perbankan dinilai relatif lebih siap karena telah lama berada di bawah pengawasan ketat OJK dan Bank Indonesia (BI).
Namun demikian, perusahaan menengah hingga UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam membangun sistem keamanan digital. Clarissa menyebut berdasarkan Cisco Cyber Security Readiness Index 2025, hanya sekitar 11 perusahaan di Indonesia siap menghadapi ancaman siber modern.
Dia pun mendorong tiga hal yang disebutnya 3K untuk memperkuat ekosistem perlindungan data dan keamanan siber, yakni kepastian, kecepatan, dan kesetaraan.
"Yang pertama adalah kepastian, salah satunya adalah lembaga PDP (perlindungan data pribadi) yang segera hadir dan aturan teknis yang jelas. Ini termasuk untuk penggunaan AI di berbagai macam bidang dan sektoral," papar Clarissa.
Sementara itu, kecepatan diperlukan melalui pembentukan kanal berbagi informasi ancaman secara real-time antara regulator, aparat, dan pelaku usaha. Adapun kesetaraan mencakup penerapan standar keamanan yang sama bagi seluruh pelaku, baik perusahaan lokal maupun global, besar maupun kecil, dengan pendekatan yang proporsional.
Clarissa menilai sektor yang masih memiliki keterbatasan kesiapan, seperti media, e-commerce, UMKM, dan industri menengah kecil, perlu mendapat pendampingan agar mampu meningkatkan perlindungan data, bukan hanya dikenai sanksi.
Kadin, lanjutnya, siap menjadi jembatan antara asosiasi anggota dunia usaha, termasuk penyelenggara internet dan telekomunikasi, dengan pemerintah melalui dialog rutin untuk membahas penguatan perlindungan data dan keamanan digital.
"Kadin siap menjadi jembatan membawa suara asosiasi anggota kami dari penyelenggara internet dan telekomunikasi kepada para DPO atau Data Protection Officer ke meja dialog yang rutin dengan pemerintah. Pada akhirnya, teknologi secanggih apapun hanya bernilai kalau masyarakat mempercayainya. Mari kita jaga rantai kepercayaan itu bersama," pungkasnya.
(Taufik Fajar)