Meski sebagian wilayah perairan masuk dalam peta WUP, ESDM memastikan belum menerbitkan satu pun izin usaha pertambangan di sekitar TNUK.
Dwi Anggia menegaskan, hingga saat ini tidak ada izin kegiatan pertambangan yang diterbitkan, baik untuk wilayah perairan sekitar TNUK maupun kawasan taman nasional itu sendiri.
"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Dwi Anggia.
Ia menjelaskan, penetapan WUP tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada perusahaan atau pihak tertentu untuk melakukan aktivitas penambangan.
3. Proses Penetapan Sudah Berlangsung Sejak 2013
Penetapan sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK sebagai WUP bukan kebijakan yang baru muncul pada 2026. Prosesnya telah berlangsung sejak 2013 melalui usulan Pemerintah Provinsi Banten.
Berikut kronologi penetapannya:
2013: Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan sejumlah wilayah pertambangan, termasuk WUP di perairan laut Banten.
2014: Usulan wilayah perairan tersebut dikecualikan melalui Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.
2015: Pemerintah Provinsi Banten kembali mengajukan usulan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.
2017: Sebagian wilayah perairan sekitar TNUK masuk dalam penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali melalui Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017.