2022: Pemerintah kembali menetapkan wilayah tersebut melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
2026: Pemerintah menetapkan kembali wilayah pertambangan Provinsi Banten sekaligus memperbaiki sebagian ketentuan sebelumnya melalui Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
Dwi menjelaskan, keputusan terbaru tersebut merupakan penetapan ulang sekaligus perbaikan terhadap sejumlah ketentuan sebelumnya berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Banten.
4. Perairan Dinilai Memiliki Potensi Mineral
ESDM menjelaskan, penetapan sebagian wilayah perairan sekitar TNUK sebagai WUP didasarkan pada data dan informasi geologi.
Berdasarkan kajian tersebut, wilayah perairan yang dimaksud dinilai memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan.
Namun, potensi mineral dan penetapan WUP tidak otomatis berarti kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dapat langsung dilakukan.
Pemerintah tetap harus memastikan setiap tahapan kegiatan pertambangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penerbitan Izin Tambang Wajib Penuhi Sejumlah Syarat
ESDM menegaskan, setiap proses penerbitan IUP harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Setidaknya, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pertambangan dapat dilakukan, antara lain: