6 Fakta Perairan Ujung Kulon Masuk Peta Tambang, ESDM Pastikan Belum Ada Izin

Feby Novalius, Jurnalis
Minggu 22 November 2026 09:03 WIB
Sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan. (Foto: Okezone.com/ESDM)
Share :

JAKARTA – Sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Meski demikian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan belum menerbitkan satu pun izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan tersebut, baik di wilayah perairan maupun daratan Taman Nasional Ujung Kulon.

Penetapan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Kebijakan ini memicu perhatian karena sebagian wilayah perairan yang masuk dalam peta pertambangan berada di sekitar kawasan konservasi TNUK.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, penetapan WUP merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional. Keputusan tersebut tidak otomatis memberikan izin kepada pihak tertentu untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Lantas, bagaimana proses penetapan wilayah perairan tersebut hingga masuk peta pertambangan dan apa dampaknya terhadap kawasan konservasi Ujung Kulon? 

Berikut enam fakta yang telah dirangkum Okezone.com:

1. Sebagian Perairan Ujung Kulon Masuk Peta WUP

Kementerian ESDM menetapkan sebagian wilayah perairan laut di sekitar TNUK sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) melalui Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.

Penetapan tersebut hanya mencakup sebagian wilayah perairan di sekitar kawasan taman nasional, bukan kawasan daratan TNUK.

Dwi Anggia menegaskan, pemerintah tidak menetapkan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai wilayah pertambangan.

Dengan demikian, penetapan dalam peta WUP perlu dibedakan dari penetapan kawasan konservasi yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati.

2. ESDM Pastikan Belum Ada Izin Tambang

Meski sebagian wilayah perairan masuk dalam peta WUP, ESDM memastikan belum menerbitkan satu pun izin usaha pertambangan di sekitar TNUK.

Dwi Anggia menegaskan, hingga saat ini tidak ada izin kegiatan pertambangan yang diterbitkan, baik untuk wilayah perairan sekitar TNUK maupun kawasan taman nasional itu sendiri.

"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Dwi Anggia.

Ia menjelaskan, penetapan WUP tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada perusahaan atau pihak tertentu untuk melakukan aktivitas penambangan.

3. Proses Penetapan Sudah Berlangsung Sejak 2013

Penetapan sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK sebagai WUP bukan kebijakan yang baru muncul pada 2026. Prosesnya telah berlangsung sejak 2013 melalui usulan Pemerintah Provinsi Banten.

Berikut kronologi penetapannya:

2013: Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan sejumlah wilayah pertambangan, termasuk WUP di perairan laut Banten.

2014: Usulan wilayah perairan tersebut dikecualikan melalui Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

2015: Pemerintah Provinsi Banten kembali mengajukan usulan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.

2017: Sebagian wilayah perairan sekitar TNUK masuk dalam penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali melalui Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017.

2022: Pemerintah kembali menetapkan wilayah tersebut melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

2026: Pemerintah menetapkan kembali wilayah pertambangan Provinsi Banten sekaligus memperbaiki sebagian ketentuan sebelumnya melalui Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.

Dwi menjelaskan, keputusan terbaru tersebut merupakan penetapan ulang sekaligus perbaikan terhadap sejumlah ketentuan sebelumnya berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Banten.

4. Perairan Dinilai Memiliki Potensi Mineral

ESDM menjelaskan, penetapan sebagian wilayah perairan sekitar TNUK sebagai WUP didasarkan pada data dan informasi geologi.

Berdasarkan kajian tersebut, wilayah perairan yang dimaksud dinilai memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan.

Namun, potensi mineral dan penetapan WUP tidak otomatis berarti kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dapat langsung dilakukan.

Pemerintah tetap harus memastikan setiap tahapan kegiatan pertambangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Penerbitan Izin Tambang Wajib Penuhi Sejumlah Syarat

ESDM menegaskan, setiap proses penerbitan IUP harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Setidaknya, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pertambangan dapat dilakukan, antara lain:

- Kesesuaian tata ruang.

- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

- Persetujuan lingkungan.

- Pemenuhan ketentuan perizinan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Artinya, penetapan suatu wilayah sebagai WUP bukan merupakan izin untuk langsung melakukan aktivitas pertambangan. Setiap rencana kegiatan tetap harus melalui proses perizinan dan memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku.

6. ESDM Tegaskan Fungsi Konservasi Ujung Kulon Tetap Dilindungi

Kementerian ESDM menegaskan bahwa penetapan sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK sebagai WUP tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan taman nasional.

"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tegas Dwi.

ESDM menyatakan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara harus tetap mengikuti ketentuan hukum dengan memperhatikan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan kawasan konservasi.

Dengan demikian, meskipun sebagian perairan sekitar Ujung Kulon telah masuk dalam peta WUP, pemerintah memastikan belum ada izin pertambangan yang diterbitkan di kawasan tersebut.

(Feby Novalius)

Halaman:
Lihat Semua
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita Finance lainnya