JAKARTA – Sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Meski demikian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan belum menerbitkan satu pun izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan tersebut, baik di wilayah perairan maupun daratan Taman Nasional Ujung Kulon.
Penetapan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Kebijakan ini memicu perhatian karena sebagian wilayah perairan yang masuk dalam peta pertambangan berada di sekitar kawasan konservasi TNUK.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, penetapan WUP merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional. Keputusan tersebut tidak otomatis memberikan izin kepada pihak tertentu untuk melakukan kegiatan pertambangan.
Lantas, bagaimana proses penetapan wilayah perairan tersebut hingga masuk peta pertambangan dan apa dampaknya terhadap kawasan konservasi Ujung Kulon?
Berikut enam fakta yang telah dirangkum Okezone.com:
1. Sebagian Perairan Ujung Kulon Masuk Peta WUP
Kementerian ESDM menetapkan sebagian wilayah perairan laut di sekitar TNUK sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) melalui Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
Penetapan tersebut hanya mencakup sebagian wilayah perairan di sekitar kawasan taman nasional, bukan kawasan daratan TNUK.
Dwi Anggia menegaskan, pemerintah tidak menetapkan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai wilayah pertambangan.
Dengan demikian, penetapan dalam peta WUP perlu dibedakan dari penetapan kawasan konservasi yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati.
2. ESDM Pastikan Belum Ada Izin Tambang