JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital menembus Rp60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026.
Capaian tersebut bersumber dari empat komponen utama, yakni pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak aset kripto, pajak teknologi finansial (fintech), serta pajak pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengatakan, pesatnya perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat secara signifikan.
“Untuk merespons perkembangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan agar sistem perpajakan tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital,” kata Bimo dalam keterangannya, dikutip Minggu (22/11/2026).
Secara rinci, PPN PMSE menjadi penyumbang terbesar dengan nilai mencapai Rp46,36 triliun. Kontribusi berikutnya disusul oleh Pajak SIPP sebesar Rp6,02 triliun, pajak atas transaksi fintech senilai Rp5,5 triliun, serta pajak dari transaksi aset kripto sebesar Rp2,23 triliun.
Hingga akhir Oktober 2026, DJP telah menunjuk sebanyak 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN, tanpa adanya penunjukan baru maupun perubahan data pemungut sepanjang bulan Oktober.
Dari total tersebut, sebanyak 249 pelaku usaha telah aktif memungut dan menyetorkan PPN dengan akumulasi Rp46,36 triliun sejak diberlakukan pada 2020.
Rincian setoran tahunannya tercatat sebesar Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025, serta Rp10,69 triliun sepanjang periode Januari hingga Oktober 2026.
Sementara itu, akumulasi penerimaan pajak dari transaksi aset kripto yang mencapai Rp2,23 triliun hingga Oktober 2026 terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp1,34 triliun dan PPN dalam negeri senilai Rp881,82 miliar.
Setoran pajak kripto tersebut dihimpun dari realisasi sebesar Rp246,54 miliar pada 2022, Rp220,89 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, Rp796,74 miliar pada 2025, dan Rp341,61 miliar sepanjang Januari–Oktober 2026.
Dari sektor fintech, total penerimaan sebesar Rp5,5 triliun hingga 31 Oktober 2026 berasal dari PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp1,53 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman wajib pajak luar negeri senilai Rp728,28 miliar, serta PPN dalam negeri sebesar Rp3,24 triliun.
Secara historis, setoran pajak fintech tercatat sebesar Rp446,39 miliar pada 2022, Rp1,11 triliun pada 2023, Rp1,48 triliun pada 2024, Rp1,37 triliun pada 2025, dan Rp1,09 triliun sepanjang Januari–Oktober 2026.
Adapun penerimaan Pajak SIPP yang mencapai Rp6,02 triliun hingga akhir Oktober 2026 bersumber dari PPh Pasal 22 sebesar Rp453,71 miliar dan PPN senilai Rp5,57 triliun.
Realisasi setoran Pajak SIPP dibukukan sebesar Rp402,38 miliar pada 2022, Rp1,12 triliun pada 2023, Rp1,33 triliun pada 2024, Rp1,23 triliun pada 2025, serta Rp1,95 triliun sepanjang sepuluh bulan pertama 2026.
Lebih lanjut, Bimo menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi digital harus ditopang oleh ekosistem perpajakan yang adaptif dan berkelanjutan.
“DJP terus memperkuat sistem administrasi dan mekanisme pemungutan pajak agar mampu mengikuti perkembangan model bisnis serta transaksi digital yang semakin beragam,” ungkap Bimo.
Melalui penguatan tersebut, otoritas pajak berupaya memastikan sektor ekonomi digital memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara sekaligus menciptakan perlakuan perpajakan yang berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha.
(Dani Jumadil Akhir)