Capai 93,6%, Menkeu Klaim Penyerapan APBN-P 2010 yang Tertinggi
JAKARTA - Penyerapan anggaran pemerintah hingga akhir tahun 2010 ini diperkirakan mencapai 93,6 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2010 (APBNP 2010). Penyerapan anggaran ini merupakan yang tertinggi selama empat tahun belakangan.
Demikian dikatakan Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2011 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/12/2010).
"Penyerapan anggaran hingga akhir tahun 2010 diperkirakan mencapai 93,6 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2010, ini merupakan yang tertinggi dalam empat tahun terakhir. Karena di empat tahun terakhir rata-rata kita hanya mencapai 90,4 persen sedangkan penyerapan tertinggi tahun 2009 adalah 91,8 persen dari pagu riil," katanya.
Agus menjelaskan, hingga 23 Desember 2010, realisasi penyerapan anggaran belanja kementerian dan lembaga telah mencapai 83,4 persen dari pagu APBN-P sebesar Rp1.126,1 triliun. Ini masih tergolong lebih rendah dibandingkan dengan waktu yang sama pada tahun anggaran 2009 lalu yang mencapai 86,5 persen dari pagu riilnya. Menurut Agus, salah satu penyebab rendahnya penyerapan itu adalah keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa serta keterlambatan penetapan pejabat pengelola keuangan negara.
Sehubungan dengan itu, dalam rangka meningkatkan kinerja APBN tahun 2010, pemerintah telah menyederhanakan sistem penganggaran, pengenalan sistem reward and punishment serta penyederhanaan pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat penyerapan anggaran.
"Melalui langkah tersebut, berdasarkan data realisasi sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 di atas dan memperhitungkan surat perintah membayar yang tercatat sampai dengan batas akhir waktu penyerahan, maka penyerapan anggaran kementerian/lembaga sampai akhir tahun 2010 nanti akan mencapai 93,6 persen dari pagu APBNP," katanya.
Dia menambahkan, percepatan penyerahan DIPA tahun 2011 merupakan salah satu upaya untuk mendorong kementerian/lembaga dapat sesegera mungkin melaksanakan kegiatannya di tahun 2011. Kementerian/lembaga dapat memulai proses pelelangan pada akhir 2010 sehingga pada awal 2011 segera dapat diadakan ikatan kontraknya.(adn)
(Rani Hardjanti)
