Rusunami, Pemerintah Bentuk Tim Harga

Koran SI, Jurnalis · Senin 26 Desember 2011 09:30 WIB
https: img.okezone.com content 2011 12 26 320 547145 Dpl2PFVmF1.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) telah membentuk tim kecil yang terdiri dari berbagai kalangan dan profesional, untuk menetapkan harga yang layak pada setiap unit rumah susun sederhana milik (rusunami).

Tim tersebut akan mengkaji harga unit rusunami yang bisa dijangkau oleh masyarakat namun juga masih menguntungkan bagi pengembang perumahan. Untuk itu,Kemenpera akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan asosiasi pengembang properti mengenai kemungkinan kenaikan harga unit rumah susun sederhana milik.

Hingga saat ini,Kemenpera masih menunggu usulan kenaikan harga unit rumah susun sederhana milik dari Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

“Usulan harga rusunami ini terdiri dari dua syarat yaitu transparansi dalam penghitungannya danharusmenggunakanindeksharga. Sampaisaatini belum ada usulan,”kata Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz seusai membuka Rapat Koordinasi Perumahan Rakyat 2011 di Jakarta akhir pekan lalu.

Djan melanjutkan,bila harga naik,Kemenpera akan melapor pada Kementerian Keuangan terkait dengan harga bebas pajak pertambahan nilai (PPN).Kemenpera saat ini memang tengah mengkaji kembali agar dapat berkembang setelah mati suri sekitar empat tahun.

Kajiannya, lanjut Djan, fokus pada perizinan yang lebih mudah dan harga yang dapat menarik pengembang untuk membangun rusunami dan juga menarik pembeli. Djan menargetkan, masalah rusunami ini sudah selesai pada Januari 2012 sehingga para pengembang memiliki pegangan untuk melanjutkan pembangunan rusunami. Saat ini,imbuh dia,Kemenpera juga telah melakukan inventarisasi biaya perizinan dan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk penghapusan biaya-biaya tersebut.

Ketua DPP REI Setyo Maharso mengatakan, pihaknya masih melakukan kajian mengenai perhitungan agar rusunami ini segera bisa terbangun kembali dan dijual sesuai dengan daya beli masyarakat. “Sebetulnya bukan usulan menaikkan harga, tapi kalkulasi bila mendapat batasan dari Menteri Keuangan jika rusunami dibebaskan dari PPN, PPh (Pajak Penghasilan),serta pajak-pajak lain, dan retribusi,” kata Setyo. (heru febrianto)

(wdi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini