Kementerian ESDM Izinkan Pemilik Rusun & Apartemen Jual Listrik

Prabawati Sriningrum , Jurnalis · Kamis 23 April 2015 11:56 WIB
https: img.okezone.com content 2015 04 23 19 1138789 kementerian-esdm-izinkan-pemilik-rusun-apartemen-jual-listrik-L3aJpEVBXu.jpg Ilustrasi listrik. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan aturan bagi para pengelola apartemen dan rumah susun. Nantinya, para pengelola apartemen dan Rusun harus memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL).

Direktur Jenderal Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satya Zulfanitra, mengungkapkan bahwa pengelola boleh memperoleh keuntungan namun dengan persyaratan perolehan izin, maupun marjinnya yang tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Tapi maksimum marjinnya juga ditentukan sekian persen, tentunya tergantung inflasi dan kurs yang disesuaikan," papar Satya di Jakarta, Kamis (23/4/2015).

Satya mengatakan, pengelola Apartemen yang berperan menyalurkan listrik kepada tenant (penyewa), baik listrik fasilitas umum atau sosial, membutuhkan penetapan wilayah usaha dan memperoleh IUPTL. Nantinya, tarifnya tersebut ditentukan oleh Gubernur setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

"Sebagai penerbit IUPTL, Gubernur juga memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif listrik untuk konsumen, melakukan pembinaan dan pengawasan, serta menetapkan sanksi administratif kepada pemegang izin," ujarnya.

Di sisi lain, dia mengatakan peraturan ini diberlakukan lantaran keluhan para konsumen terutama rumah tangga yang menanyakan aturan ini. "Jadi mereka bertanya (konsumen), aturannya seperti apa sih, terus selisih dari yang seharusnya mereka bayar berapa?,"jelas Satya.

Sekadar informasi, berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah Kewenangan terkait perizinan ketenagalistrikan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi (Gubernur).

Sebagai penerbit IUPLT, Gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen. Selain itu, Gubernur juga harus melakukan pembinaan dan pengawasan serta menetapkan sanksi administratif kepada pemegang IUPLT yang ditetapkannya.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini