Akuisisi PPD, Jokowi Diminta Ganti Suratnya

JAKARTA - Rencana Pemprov DKI untuk mengambil alih Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) mencapai titik temu, antara Kemterian BUMN, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), perwakilan PPD, dan Dinas Perhubungan DKI selaku perwakilan Pemprov.

"Rapat terakhir di BUMN sekitar awal Juni. Kemenkeu dan Kemen BUMN meminta untuk mengubah kata pengambilalihan dengan hibah murni," kata Dirut PPD Parlindungan Situmorang saat dihubungi, Selasa (25/6/2013).

Pasalnya, saat Pemprov DKI menggunakan bahasa pengambilalihan, maka harus menyerahkan sejumlah kompensasi sejumlah materi kepada BUMN selaku pemilik perusahaan. "Jadi, kita menunggu surat gubernur untuk bikin surat lagi yang isinya hibah murni," kata Parlindungan.

Kendati mendapatkan PPD dengan cara hibah murni, Pemprov masih berkewajiban untuk melunasi utang-utang milik PPD yang mencapai ratusan miliar itu. Utang tersebut meliputi, utang rekening dana investasi, utang Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, utang pajak serta utang dagang dan bisnis.

Hibah murni itu, rencananya akan dilakukan tahun ini, paling cepat realisasinya akhir tahun ini. "Ini butuh waktu agak lama karena berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006, yakni harus ada persetujuan dari instansi-instansi terkait," jelasnya.

Sekadar informasi, saat ini PPD memiliki aset armada angkutan sekira 300 unit, 350 orang karyawan, delapan depo bus, satu lahan kosong di Ciracas sekira 5 hektare, satu vila di mega mendung, dan dua rumah ex karyawan di Depok.

Dengan beralihnya PPD dari BUMN menjadi BUMD, diharapkan dapat merelasisasikan peremajaan bus sedang di Jakarta seperti Metromini dan Kopaja yang selama ini terkendala karena masih dimiliki perorangan dan tidak memiliki depo.

Namun, jika realisasi PPD menjadi milik Pemprov itu terjadi pada akhir tahun, maka proyek peremajaan 1.000 bus ala Pemprov DKI pun akan kembali tertunda.

(Martin Bagya Kertiyasa)