Dahlan: Produksi HP Kok Lebih Mahal dari Impor?

JAKARTA - Produksi PT INTI (Persero) harus berhenti disebabkan karena pajak pertambahan nilai barang mewah (PPn-BM) terhadap smartphone. PT INTI, merupakan perusahaan BUMN yang memproduksi handphone.

"Itu yang kita prihatin, bahwa industri kita dalam negeri sulit di bidang-bidang tertentu. Sulit bertahan dan sulit maju karena perlakuan pajak yang seperti itu," ucap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan seusai acara Seminar 'How Much Your Brand Worth' di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (17/9/2013).

Dahlan melanjutkan, pajak yang diterapkan, berbeda dengan impor handphone lengkap, beserta bungkus dan sekaligus membangun kantornya di dalam negeri yang tidak dikenakan pajak sama sekali. Menurutnya Dahlan, industri dalam negeri yang memproduksi handphone, suku cadangnya harus impor dan pasti dikenakan pajak.

"Jadi orang impor handphone, dengan bungkus dan kartonnya sekalian tanpa pajak. Sementara, kalau mau bikin handphone dalam negeri, impor suku cadang pakai pajak," jelas dia.

"Pasti itu hampir enggak bisa bersaing, itu enggak hanya di handphone, di permesinan juga begitu. Seperti Boma Bisma Indra, Barata. Semua mengalami itu," tambahnya.

Mantan Dirut PLN ini mengungkapkan, permasalahan terkait perpajakan ini sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, hingga saat ini masih dibahas.

Dia mengungkapkan, saat ini di Indonesia banyak beredar sekitar 70 juta handphone ilegal. Jika PT INTI mampu memproduksi handphone sebesar itu, tentu akan memberikan tambahan income sekira Rp30 triliun dalam satu tahun.

"Kalau masalah perpajakannya bisa diatasi. Kita harus bikin itu, menurut pak Gita (Menteri Perdagangan Gita Wirjawan) negara bisa dapat tambahan income Rp30 triliun satu tahun, karena terlalu banyak handphone illegal," jelasnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)