Kemenkeu: Sengketa Solar Bukan Kerugian Negara

JAKARTA - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengungkapkan, permasalahan yang terjadi antara PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) mengenai harga beli solar bukanlah dianggap suatu kerugian negara.

"Kita tunjukkan bahwa ini bukan kerugian negara. Jadi kita tunjukkan, karena ini kan masalah bisnis. Lalu dikaitkan dengan APBN-nya, itu yang kita connect. Jadi bukan masalah kerugian atau tidak," ungkap Askolani di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (13/8/2014).

Askolani menambahkan, kedua BUMN tersebut sudah menyepakati dengan skema bussines to bussines sehingga itu akan yang dilaksanakan dan kemudian diperkuat sesuai kesepakatan yang dibuat.

Terkait kekurangan bayar pembelian solar dari PLN, Askolani mengakui bergantung dengan audit baru yang akan dilakukan nantinya. Audit ini tetap menggunakan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP).

"Belum tahu itu bergantung audit. Auditnya nanti kita minta BPKP. Semua harus audit, ini jalan semua. Semua harus dilaksanakan sesuai ketentuan, bukan soal kapannya," imbuhnya.

Askolani pun menilai, kerugian Pertamina yang digembor-gemborkan akan segera diselesaikan. Dirinya bahkan menilai Pertamina tidak akan rugi menjual solar ke PLN.

"Intinya itu akan diselesaikan. Awalnya enggak akan rugi. Nanti itu diluruskan cara mindset perhitungan yang kita betulkan. Secepatnya kita minta audit BPKP. Audit jadi basis hitungan ke depan. Awal jalan dulu sesuai kesepakatan ESDM lalu diperkuat. Segera semuanya akan dilaksanakan. Mereka sudah sepakat punya pemahaman yang sama," pungkasnya.

(Rizkie Fauzian)