JAKARTA - Indonesia nampaknya akan menghadapi fenomena soal kenaikan Indonesia Crude Price (ICP) selama lima tahun ke depan. Dengan begitu, dapat dipastikan dampak yang akan terjadi di Indonesia adalah ketidakstabilan perekonomian.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengatakan, pemerintah tidak bisa hanya berdiam diri saja mengenai persoalan tersebut. Sebab, jikalau pemerintah hanya berdiam diri, dampak yang akan diberikan persoalan tersebut bisa menyentuh kokohnya APBN Indonesia.
"Gunjang-ganjing seperti ini tidak bisa kita biarkan, karena akan membuat gunjang-ganjing ke APBN dan perekonomian secara keseluruhan," kata Fasial saat acara Talk After Lunch di Plaza Menteng, Jakarta, Minggu (7/9/2014).
Faisal menyebutkan, soal subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) masih menjadi topik utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah saat ini. Sebab, jikalau Rupiah berada di level Rp11.900 dan pertumbuhan kendaraan sebesar lima persen dengan ICP USD105. Maka, nilai subsidi mendekati angka Rp300 triliun.
"Belum listrik 16 persen penerimaan negara atau pengeluaran negara, ini tidak bisa di toleransi," tambahnya.
Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia tidak hanya membiarkan persoalan subsidi BBM dengan berdiam diri. Sebab, tidak adanya tindakan membuat subsidi BBM menjadi bom waktu pada masa yang akan datang.
"Jangan seperti Yaman yang subsidi BBM sudah menggerogoti sepertiga APBN mereka, maka mereka menaikan ratusan ribu dan warganya turun ke jalan. Kita tidak separah itu dan jangan sampai seperti itu," pungkasnya.
(Fakhri Rezy)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.