Jokowi Diminta Alihkan Subsidi BBM ke Transportasi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan mengalihkan subsidi BBM ke sektor transportasi. Sebagaimana diketahui, tantangan terbesar pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah persoalan energi.

Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Gde Pradnyana mengatakan, penurunan produksi migas khususnya minyak dan peningkatan konsumsi energi terutama BBM, membuat kesenjangan energi khususnya minyak makin lebar.

"Ini membuat subsidi BBM yang dibebankan ke APBN juga makin besar," katanya di Jakarta, Selasa (21/10/2014).



Untuk mengatasi beban subsidi tersebut, solusi yang ditempuh pemerintahan sebelumnya adalah menggenjot produksi dan menaikan harga BBM. Namun, terbukti kebijakan tersebut tidak menyelesaikan masalah.

Kenaikan harga BBM membuat beban subsidi tetap saja membengkak. Demikian pula, saat pemerintah menaikan tarif dasar listrik, tapi tetap saja subsidi listrik membengkak.

"Itu akan terus seperti itu selama akar masalahnya yaitu konsumsi energi yang berkeadilan, tidak ditangani. Persoalan di hilir tidak bisa dicarikan solusinya di hulu," ujarnya.

Dia melanjutkan, data menunjukkan lebih dari 90 persen BBM bersubsidi diserap sektor transportasi, sehingga penyediaan transportasi yang murah menjadi kuncinya. Selama ini, lanjutnya, masalah transportasi nyaris tanpa perlindungan pemerintah dan diserahkan ke swasta.

"Pola kebijakan liberal seperti itu tidak cocok dengan kita," katanya.

Oleh karena itu, ia menyarakan, pemerintah merealokasi subsidi dari subsidi barang yaitu BBM ke penyediaan transportasi murah dan mudah. Di Eropa dan China, contohnya,dia melanjutkan, pemerintah melakukan subsidi transportasi umum secara besar-besaran, sementara angkutan pribadi dibatasi dan konsumsi energi dikenakan "carbon-tax".

"Ini yang saya maksud konsumsi energi yang berkeadilan. Ini kelihatannya sudah dipahami Pak Jokowi," katanya.

(Widi Agustian)