Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menteri BUMN: Kondisi Keuangan Merpati Sangat Jelek

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 12 November 2014 |23:17 WIB
Menteri BUMN: Kondisi Keuangan Merpati Sangat Jelek
Menteri BUMN: Kondisi Keuangan Merpati Sangat Jelek (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Permasalahan yang dihadapi oleh PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) salah satunya adalah kondisi keuangan persero. Hal tersebut juga menyebabkan bahwa belum dibayarkannya utang dan berimbas kepada pembayaran gaji pegawai.

Menteri BUMN Rini Soemarno menyebut bahwa kondisi keuangan Merpati saat ini sudah sangat jelek dan buruk sekali. Untuk itu, akan segera dilakukan cara penyelamatan terbaik.

 

"Merpati sedang bahas lebih detail jadi sekarang adalah keadaan keuangannya sudah sangat sangat jelek," tegas Rini di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (12/11/2014).

Menurutnya, cara yang terbaik adalah saat ini melakukan restrukturisasi sahamnya dengan menjual aset-asetnya untuk membayar utangnya.

"Jadi kita satu satunya jalan mencari investor dan ada satu investor tapi sekarang sedang kita jajaki berapa seriusnya investor itu," paparnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines (MNA), Asep Ekanugraha memiliki harapan besar terhadap pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai penyelamatan Merpati dari lilitan utang yang sebesar Rp7,6 triliun.

Asep berharap pemerintahan yang baru bisa maksimal untuk menyelamatkan Merpati, yang hingga kini nasibnya masih terkatung-katung.

"Saya pikir jangan setengah-setengah dan konsisten, karena kalau setengah-setengah akan terlalu panjang prosesnya, bagi kami yang penting program itu dijalankan," kata Asep.

Mengenai harapan juga, Asep berharap Merpati dapat diberikan kemudahan saat proses perizinan bisnis. Seperti yang selama ini yang masih sulit dalam memberikan perizinan mengenai investor yang berminat menyelamatkan Merpati.

Menurut Asep, Merpati selama ini harus mengurus izin lebih dari satu kementerian, di mana Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan juga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

 

"Karena ini nggak bisa diselesaikan sendiri, makanya ini enggak bisa selesai kalau tidak satu suara," tukasnya.

(Rizkie Fauzian)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement