Kebijakan Jaman Gita Untungkan Kartel Gula
“Saat itu pemerintah hanya mengendalikan tata niaga gula di bagian hulu saja yaitu melalui mekanisme Biaya Pokok Produksi (BPP) dan Harga Pokok Petani (HPP). BPP lokal tinggi sedang HPP nya rendah gula lokal tak mampu bersaing,” kata Peneliti Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi kepada media, Selasa (20/1/2015)
Asosiasi Gula Indonesia (AGI) yang pro petani pernah meminta pemerintah segera merevisi HPP gula menjadi Rp 8.500/Kg. Mereka beralasan karena meningkatnya biaya pokok produksi (BPP) tebu di tingkat petani. Pemerintah tidak menaikkan HPP gula sejak 2012 dan 2013 dan masih seharga Rp 8.100/kg. Gita bahkan sempat mematok HPP gula sebesar Rp 7.000/kg di 2011.
Kementerian perdagangan setiap tahun menetapkan HPP yang merupakan harga dasar dalam pelelangan Gula petani. HPP dihitung berdasarkan biaya pokok produksi tebu dan BPP ditambah hasil kajian keuntungan, inflasi, bunga bank, dan harga gula import.
Menurut Uchok, patokan HPP dinilainya mematikan gairah petani untuk menanam tebu.” Akibatnya produksi gula lokal rendah dan Gita membuka keran besar-besaran untuk gula impor,” kata Uchok.
