Direktur Utama Pindad Silmy Karim mengungkapkan,jika pihaknya telah membicarakan usulan ini kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Silmy beranggapan, jika langkah ini ditujukan guna membangkitkan kemandirian industri yang bergerak dalam produksi alat utama sistem pertahanan (alutsista) nasional.
"Saya sudah bicara kemungkinan mengenai holding industri pertahanan, penggabungan industri strategis. Jangan rumah sakit dong yang di holding. Kita kan ingin mandiri alutsista," paparnya di Kantor Pusat Pindad, Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/3/2015).
Silmy mengatakan, hingga kini dalam perealisasian kebijakan bidang pertahanan yang ditetapkan oleh Pemerintah, BUMN pertahanan berperan selaku unit pelaksananya. Sehingga, apabila sinergi perusahaan pelat merah tersebut terwujud akan lebih meningkatkan efisiensi perusahaan itu.
"Misalnya Pindad butuh propelan untuk amunisi, yang menyediakan itu PT Dahana. Itu kan perlu disinergiskan jadi lebih mudah. Ini kan juga seiring usaha pemerintah untuk mengholdingkan sektor sejenis, seperti semen, pupuk, dan perkebunan," jelas dia.
Lebih lanjut Silmy menambahkan, adapun penerapan konsep holding industri pertahanan ini akan berbeda dengan BUMN lainnya. Dikarenakan Holding tersebut,nantinya bakal berperan dalam menangani pemasaran luar negeri, keuangan, maupun pengembangan bisnis atau business development.
"Nah untuk produksinya ya di perusahaan-perusahaan yang ada tersebut. Ini untuk mempercepat dan menyinergiskan SDM, teknologi, fasilitas produksi dan produk development. Semakin cepat semakin baik. Ada keinginan tahun ini," pungkasnya.
(Martin Bagya Kertiyasa)