"Ini yang harus diperhatikan adalah baik dampak langsung dan tidak langsungnya karena dalam kenyataan, kita melihat bagaimana struktur persaingan usaha itu persaingan tidak sehat. Banyak terjadi kartel dan sebagainya. Itu yang akan memicu, begitu fleksibelnya harga untuk naik dan ketika turun akan sangat rigiditas (kekakuan harga). Itu yang akan menjadi dampak signifikan terhadap masyarakat miskin," paparnya.
Di sisi lain, Enny pun menyoroti kebijakan tersebut, apakah bisa mengompensasi kebutuhan masyarakat.
"Katakanlah, ketika gas Elpiji dinaikkan, misalnya konsumsi rumah tangga per bulan habis tiga sampai empat tabung untuk 3 kg. Kalau naik Rp10 ribu, apa kebutuhan kompensasinya hanya Rp40 ribu? Tentunya enggak bisa sesederhana itu perhitungannya," tukasnya.
(Rizkie Fauzian)