JAKARTA - Pelunasan utang Indonesia terhadap International Monetary Fund (IMF) menjadi bahasan menarik, setelah terjadi saling-silang pendapat antara Presiden Joko Widodo dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Berdasarkan penulusuran Okezone, Selasa (28/4/2015), Bank Indonesia (BI) pernah merilis data mengenai pelunasan utang IMF. Tepatnya, Kamis 12 Oktober 2006, Gubernur BI kala itu, Burhanuddin Abdullah menjelaskan, seluruh pinjaman kepada IMF di bawah skim Extended Fund Facility (EFF).
Burhanuddin mengatakan, pelunasan sebesar SDR 2.153.915.825, atau ekuivalen USD3,181,742,918 (USD/SDR = 1,47719) merupakan sisa pinjaman yang seharusnya jatuh tempo pada akhir 2010.
Percepatan pelunasan utang IMF tahap ke-2 ini, lanjut Burhanudiin, mengurangi beban utang dan meningkatkan kepercayaan diri dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan ekonomi. "Pelunasan pinjaman IMF ini merupakan sinyal peningkatan confidence dan fleksibilitas fiskal pemerintah", ujar dia kala itu.
Dengan pelunasan tersebut, kata Burhanudiin, maka Indonesia sudah tidak berkewajiban lagi mengikuti post program monitoring (PPM) dan Indonesia sama dengan anggota IMF lainnya, yang kondisi makroekonominya dalam keadaan baik.
"Pelunasan ini diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan investor kepada kita dan diharapkan dapat diikuti oleh kenaikan rating dan penurunan country risk", tambah Burhanuddin.
Dari pelunasan utang Indonesia ke IMF, terungkap beberapa fakta versi pemerintahan era SBY dan BI era Burhanuddin, yakni :
1. Keseluruhan utang Indonesia terhadap IMF adalah USD9,1 miliar, jika dengan nilai tukar sekarang setara dengan Rp117 triliun
2. Percepatan pelunasan pinjaman IMF tahap ke-2 dilakukan setelah Pemerintah dan BI menilai keseimbangan eksternal yang tercermin dari surplus neraca pembayaran dan cadangan devisa mengalami peningkatan signifikan pada 2006.
3. Pelunasan IMF kala itu mendapat tanggapan positif dari pasar atas percepatan pembayaran pinjaman IMF tahap I pada Juni 2006 dan adanya dukungan dari berbagai pihak termasuk DPR-RI untuk melunasi pinjaman IMF pada tahun 2006.
4. Desakan itu membuat BI dan Pemerintah memutuskan mempercepat pelunasan sisa pinjaman kepada IMF dari sebelumnya direncanakan pada akhir tahun 2006.
5. Pelunasan pinjaman tersebut telah mempertimbangkan posisi cadangan devisa Indonesia hingga akhir 2006 diperkirakan di atas USD39 miliar atau masih berada pada level aman. yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembayaran impor lebih dari 4 bulan dan cicilan pinjaman luar negeri Pemerintah.
6. Pembayaran utang Indonesia empat tahun lebih cepat dari jadwal yang ada.
7. Seluruh utang Indonesia kepada IMF sudah lunas pada Kamis 12 Oktober 2006.
8. Sejak 2006, Indonesia bukan lagi jadi pasien IMF.
(Rani Hardjanti)