Ahok mengatakan, yang dibahas dalam pertemuan tersebut justru PT Jakarta Propentido (Jakpro) dengan PT Adhi Karya (ADHI) yang belum menemukan kata sepakat. Menurutnya, Jakpro berasumsi pembangunan LRT tidak akan menguntungkan jika menjual tiketnya dengan murah.
"LRT kita ingin analisa. Hasil FS Jakpro tidak mungkin LRT bisa untung jual tiket murah kalau harus bangun jalan layangnya. Kalau signaling sama, bisa kasih subsidi 15 persen tapi satu pihak,"ucapnya di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (2/7/2015).
Menurutnya, ada perbedaan pendapat antara Jakpro dan Adhi Karya. Pihak Adhi berencana meminjam uang untuk pembangunan LRT, namun pihak Jakpro tidak menyetujui.
"Adhi Karya mau pinjam uang di bank untuk bangun semua, itu katanya feasible. Ini kan enggak ketemu. Dua perusahaan tersebut (Jakpro dan Adhi Karya). Satu BUMN (Abhi Karya) mengaku feasible. Satunya enggak (Jakpro). Yaudah berdua berdebat saja, saya juga susah," ucapnya.
Ahok mengatakan, agar masyarakat mendapat transportasi yang layak dan bisa mendapatkan tiket murah sebaiknya pemerintah yang bangun dan buat aturan baru. Sehingga jika terjadi mangkrak pembangunan, perjanjian tersebut tidak membuat rugi DKI.
"Kamu bangun di atas tanah DKI, ternyata pinjam bank macet, hak sita kami, bukan bank," tegasnya.
(Rizkie Fauzian)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.