Pengusaha Wanita Minta Dukungan Jokowi dalam Berbisnis
Ketua Umum Iwapi Nita Yudi menjelaskan, pihaknya ingin menyampaikan paket kebijakan ekonomi tahap I September yang sudah diumumkan Presiden Jokowi pada 9 September lalu belum menyentuh sektor rill, sehingga dibutuhkan paket kebijakan ekonomi tahap II.
"Paket kebijakan kemarin masih melihat untuk sektor makro, tapi sektor riil masih belum ada. Jadi masih perlu ada paket kebijakan ekonomi kedua, khusus untuk UMKM, karena kita hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan perlambatan ekonomi, tentu perlu kebijakan yang lebih baik lagi untuk pengusaha wanita," kata Nita di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/9/2015).
Nita memaparkan, pentingnya pemerintah membantu pelaku UMKM, karena tingkat suku bunga bank di Indonesia masih tinggi, sehingga sulit bersaing untuk mengembangkan bisnisnya. Walaupun pemerintah sudah menurunkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 22 persen menjadi 12 persen dan tahun depan akan turun menjadi 9 persen, namun hal tersebut masih cukup tinggi jika dibandingkan negara Asia lainnya yang di bawah 6 persen.
"Sementara kami ikuti konferensi di Vietnam. Thailand punya bunga 2,2 persen untuk perempuan pengusaha. di China 5,5 persen. Artinya pemerintah harus dorong perempuan pengusaha UMKM untuk bisa lebih baik lagi. Kalau mau ekonomi cepat, sektor UMKM berikan kemudahan karena mereka tulang punggung," jelasnya.
