SBY: Target Pajak Jokowi Sadis
JAKARTA – Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seperti menelan ludah sendiri ketika mengatakan tidak ingin mengkritisi kebijakan pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, SBY justru menyebut ada satu kebijakan pemerintahan Jokowi yang sadis.
Salah satu kebijakan pemerintahan Jokowi yang SBY tidak setuju dan dikatakan sadis adalah menargetkan penerimaan pajak yang sangat besar dalam dua tahun terakhir. Padahal, kata SBY, kondisi ekonomi sekarang sedang melambat dan tidak tepat jika mengejar pajak yang besar. Pasalnya, penggenjotan pajak bagi perusahaan sangat berhubungan erat dengan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Tercatat, target penerimaan pajak dalam APBN 2016 sebesar Rp1.546,7 triliun. Sedangkan pada 2015, target pajak tidak tercapai alias shortfall. Di 2015, penerimaan pajak hanya Rp1.055 triliun atau 81,5 persen dibandingkan targetnya sebesar Rp1.294 triliun dalam APBN-Perubahan 2015.
"Untuk mencegah PHK. Mungkin saya berbeda dengan banyak ekonom dan pejabat negara sekarang. Untuk mencegah terjadinya layoff di perusahaan, tolong pajak justru tidak diperberat," tegas SBY di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (3/3/2016).
SBY menjelaskan, pada pemerintahannya dahulu telah memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pajak bagi perusahaan yang sedang mengalami guncangan dan di ujung PHK.
"Yang hampir PHK, ya mboknya pajaknya jangan digenjot dan diperas secara berlebihan. Kalau sudah normal, back to business as usual. Banyak cara untuk mencegah laju PHK, tapi yang jelas government itu tripartid. Pekerja, pengusaha, dan pemerintah," papar SBY.
"Saya tidak setuju dengan cara sadis seperti itu. Walaupun memang setiap pemimpin punya strategi masing-masing," sambung SBY.
SBY menjelaskan, kondisi ekonomi secara rill belum kembali normal. Hal ini dilihat dari masih adanya PHK, turunnya harga BBM tidak menurunkan harga barang yang sudah naik, dan nilai tukar Rupiah.
"Rupiah sekarang bagus, walaupun sempat lemah, tapi tidak sebagus dibanding dulu," ucapnya.
SBY pun meminta pemerintahan Jokowi mengeluarkan kebijakan yang tepat. "Tidak boleh ada janji-janji baru uang akan membengkakkan APBN, penegakan hukum harus baik, mengurangi spending, kalkulasi APBN harus tepat sehingga tidak ada selisih," tukasnya.
(Fakhri Rezy)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
