Intip Kartu Kredit Bikin Transaksi Turun, Menkeu Enggan Revisi Aturan
JAKARTA - Keputusan Kementerian Keuangan untuk memeriksa transaksi kartu kredit ternyata berdampak pada penurunan nilai transaksi oleh pengguna kartu kredit. Masyarakat pun merasa tidak nyaman dengan kebijakan ini.
Namun, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan bahwa pemerintah tidak akan melakukan revisi kebijakan terkait pemeriksaan kartu kredit. Pasalnya data ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah.
"Kenapa harus revisi, enggak ada yang salah dengan aturan itu, kita enggak melanggar aturan dan kita enggak melanggar undang-undang," jelas Bambang saat ditemui usai acara opening ceremony sidang tahunan IDB di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (17/5/2016).
Menurut Bambang, penurunan transaksi kartu kredit saat ini tidak disebabkan oleh kebijakan pemeriksaan kartu kredit. Pasalnya, pemerintah hanya melakukan pemeriksaan terhadap transaksi belanja masyarakat, tak lebih dari itu.
"Itu bukan karena kesalahan itu, karena kita itu enggak pernah punya akses terhadap perbankan. Jadi satu-satunya cara untuk kita mengetahui aset seseorang untuk membayar pajak adalah dari bank, Kita hanya melihat dari sisi belanjanya mereka. Jadi ini merupakan suatu yang wajar," jelas Bambang.
Penurunan nilai transaksi ini pun diperkirakan hanya terjadi secara temporer. Mudahnya pembayaran melalui kartu kredit diharapkan dapat menjadi alasan masyarakat untuk dapat kembali menggunakannya dalam berbagai transaksi.
"Kalau ada pengurangan, ini sifatnya temporer, saya yakin nanti akan kembali, Toh jauh lebih mudah berbelanja dengan kartu kredit dibandingkan dengan cash," tukasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
