Menko Darmin: Kita Tak Ingin Penerapan Deregulasi Jadi Babak Belur
JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah melakukan evaluasi paket kebijakan. Berbagai persiapan pun kini tengah dibahas yang berkaitan dengan aturan-aturan perizinan.
"Itu kasus besar juga itu pokoknya ada empat (Pokja). (Seperti kasus diskon PLN) kita itu harus rapat undang ESDM Dirut PLN, kalau enggak, enggak selesai itu," jelas Darmin saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (21/6/2016).
Menurut Darmin, saat ini pemerintah perlu berhati-hati dalam melakukan implementasi terhadap paket kebijakan. Pasalnya, akibat terlalu banyak paket, implementasi semakin sulit untuk dilakukan.
"Investasi yang sudah lama malah sekarang ada masalah, tapi setiap hal itu memang kita akan selesaikan, kita akan undang Menterinya, Dirjennya sehingga kita kemudian jangan sibuk bikin deregulasi kemudian di lapangan namanya babak belur," imbuh Darmin.
[Baca juga: 3 Pokok Pembahasan Utama Penerapan Paket Kebijakan]
Darmin pun tak ingin paket kebijakan menjadi polemik tersendiri bagi dunia usaha. Dengan begitu, maka pelanggaran sederhana seperti kasus perpanjangan izin dapat segera diselesaikan dengan adanya evaluasi paket kebijakan ini.
"Intinya mau kita selesaikan jangan kemudian kita sibuk menyederhanakan perizinan kemudian ada yang mau perpanjang di lapangan, yang begitu pelanggaran," ungkap Darmin.
Darmin pun mengingatkan kepada Mendagri agar dapat menerapkan aturan sesuai standar daerah. Hal ini nantinya juga akan diatur oleh Pokja yang rencananya akan diresmikan pada pekan depan.
"Dengan begitu maka kita akan bisa bukan setelah kejadian saja tapi sebelum dibuat perlu dibilang kalau begini loh supaya jelas harus ada waktunya semuanya," tutup Darmin.
(Raisa Adila)
